Membangun website hari ini memang jauh lebih mudah dibanding satu dekade lalu. Tapi ironisnya, kemudahan itu membuat banyak pemilik website baik individu, UMKM, hingga startup lupa atau menunda aspek legalitas. Akibatnya, website yang tampak profesional di luar, ternyata rapuh secara hukum di dalam.
Satu kesalahan kecil bisa jadi awal dari masalah besar: pemblokiran situs, tuntutan pengguna, bahkan kehilangan akses ke layanan penting seperti payment gateway atau iklan digital.
Agar tidak jatuh di lubang yang sama, mari kita bahas kesalahan legalitas website yang paling umum dan bagaimana menghindarinya sejak awal.
1. Tidak Memiliki Privacy Policy
Ini adalah kesalahan paling dasar. Banyak website menggunakan form kontak, tools analitik, atau plugin pihak ketiga—namun tidak menyertakan halaman privacy policy.
Padahal jika Anda mengumpulkan data pengguna dalam bentuk apapun, Anda wajib:
- Memberi tahu pengguna jenis data yang dikumpulkan
- Menjelaskan tujuannya
- Menyebutkan siapa saja yang mengakses data itu
- Menyediakan opsi penghapusan atau koreksi data
Tanpa ini, Anda rentan terhadap pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) atau GDPR jika website Anda diakses pengguna internasional.
2. Mengabaikan Cookie Consent
Masih banyak website yang memasang Google Analytics, Facebook Pixel, atau chatbot namun tidak menampilkan cookie banner yang sesuai regulasi. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap hak privasi pengguna.
Kesalahan ini sering dianggap remeh, tapi bisa membuat website Anda:
- Diblok oleh browser tertentu
- Dihentikan dari layanan iklan
- Mendapat komplain dari pengguna sadar privasi
Solusinya? Pasang cookie consent yang memberi kontrol penuh kepada pengguna, bukan sekadar notifikasi satu arah.
3. Menggunakan Template Legal Asal-asalan
Copy-paste dari situs lain? Hati-hati.
Banyak pemilik website mengambil Terms and Conditions atau Privacy Policy dari situs luar tanpa menyesuaikan isinya. Akibatnya, dokumen tersebut:
- Tidak relevan dengan operasional website Anda
- Menyebut pihak atau negara lain
- Tidak memiliki kekuatan hukum di yurisdiksi Indonesia
Selalu sesuaikan isi dokumen legal dengan fitur, layanan, dan audiens target dari website Anda.
4. Tidak Menyediakan Terms of Service
Terms of Service (ToS) seringkali dianggap hanya perlu untuk e-commerce besar. Padahal, website jasa, membership, atau bahkan blog edukasi pun butuh ToS.
Dokumen ini menetapkan:
- Aturan interaksi pengguna
- Kebijakan penggunaan konten
- Mekanisme pengembalian atau sengketa
- Batasan tanggung jawab Anda sebagai pemilik situs
Tanpa ToS, Anda kehilangan posisi legal jika terjadi konflik atau penyalahgunaan konten.
5. Tidak Cantumkan Identitas Bisnis
Website yang tidak mencantumkan informasi pemilik usaha sering dianggap meragukan. Dan yang lebih penting, ini melanggar prinsip dasar transparansi bisnis online.
Setidaknya cantumkan:
- Nama usaha atau pemilik
- Email resmi
- Lokasi atau domisili
- Nomor izin atau NPWP jika tersedia
Langkah ini sederhana, tapi memberi kesan profesional yang sangat kuat apalagi untuk pengguna baru yang baru mengenal brand Anda.
6. Tidak Punya Disclaimer
Jika Anda membagikan tips keuangan, edukasi, atau rekomendasi produk tanpa disclaimer, Anda bisa dianggap bertanggung jawab secara langsung jika terjadi kerugian.
Disclaimer menjelaskan bahwa konten bersifat informatif, bukan nasihat resmi, dan hasil bisa berbeda-beda. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sederhana tapi sangat penting.
7. Mengabaikan Update Regulasi
UU PDP di Indonesia baru mulai diberlakukan bertahap. GDPR di Eropa terus diperketat. Platform seperti Meta, Google, hingga Stripe kini juga mensyaratkan kepatuhan hukum lebih ketat.
Website yang tidak update bisa:
- Diblokir dari API atau layanan
- Dibatasi fitur monetisasi
- Dihapus dari hasil pencarian tertentu
Solusinya? Audit legalitas website Anda minimal setiap 6 bulan.
Kesimpulan
Kesalahan legalitas website sering terjadi bukan karena niat buruk tapi karena kurangnya informasi dan perhatian. Tapi dunia digital tidak memberi toleransi untuk ketidaktahuan.
Memastikan legalitas website Anda bukan hanya soal mematuhi hukum, tapi juga melindungi bisnis Anda, membangun kepercayaan, dan membuka peluang lebih luas.
Jika Anda ingin memastikan website Anda bebas dari kesalahan legal mendasar dan disiapkan secara profesional sejak awal, tim Webklik siap bantu. Kami pastikan setiap elemen dari desain hingga halaman legal tersusun dengan rapi, relevan, dan siap bertumbuh.
